Manajemen Aset Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru (Studi Tentang Kawasan Pusat Pemerintahan Baru di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)

Manajemen aset pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebagai penunjang pembangunan pusat pemerintahan baru di Kecamatan Kanigoro melibatkan beberapa faktor penting. Mulai dari proses penetapan usulan penunjukan Kecamatan Kanigoro sebagai lokasi pusat pemerintahan baru yang melibatkan kepentingan aktor-aktor di dalamnya; perlu diketahui pengelolaan aset pemerintah daerah khususnya tanah sebagai penunjang pembangunan yang dimana secara tindakan melibatkan kepentingan dari beberapa aktor terkait; pengelolaan yang dilakukan membutuhkan peran nyata dari SKPD; dan adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan aset daerah tersebut. Kajian ini akan menggunakan teori Manajemen dari Husley Luther Guliek yang terdapat enam pendekatan,yakni: perencanaan, pengarahan, pengkoordinasian, pengorganisasian, penyusunan staf, dan penganggaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus secara deskriptif. Proses penggalian data menggunakan metode wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Hasil dari faktor-faktor tersebut dimana dalam proses usulan pembentukan pusat pemerintahan baru di Kecamatan Kanigoro yang terdiri dari eksekutif dan legislatif terjadi kecenderungan pihak legislatif untuk menyetujui kepentingan yang disodorkan oleh eksekutif, hal tersebut terjadi karena legislatif kurang optimal dalam menyusun kepentingan secara rapi yang tertuang dalam data akademis. Sedangkan dalam pengelolaan aset pemerintah daerah dipandang secara teoritis lebih condong dan terjadi kompleksitas pada perencanaan karena melibatkan aktor ekskutif yang berperan aktif dibanding dengan legislatif. Apalagi dalam perencanaan legislatif cenderung bersifat sebagai stempel legitimasi dalam perencanaan. Peran SKPD dalam pengelolaan aset daerah berjalan baik namun butuh pembenahan dalam beberapa sektor terutama dalam kompetensi. Dan dalam faktor penghambat dan pendukung terdapat dalam tindakan kerja yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan aset daerah