Tata Kelola Kebijakan Daerah Aliran Sungai Brantas (Studi Koordinasi Lintas Sektor Pemerintah Kota Batu, Perum Jasa Tirta I, dan Balai Pengelolaan DAS Brantas)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rusaknya DAS Brantas. Kerusakan DAS Brantas hulu memberikan dampak buruk pada bagian tengah dan bagian hilir sungai. Penelitian ini sangat penting untuk diteliti mengingat pentingnya sumber daya air bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil berupa gambaran dari data-data atau kenyataan secara benar. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang pertama bagaimana tata kelola kebijakan Daerah Aliran Sungai Brantas, dan yang kedua bagaimana koordinasi lintas sektor Pemerintah Kota Batu, Perum Jasa Tirta I, dan Balai Pengelolaan DAS Brantas dalam mengelola masalah DAS Brantas tersebut. Peneliti menjawab rumusan masalah tersebut dengan menggunakan Model Dimensi Waktu milik Gibson. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan DAS Brantas telah dijalankan dengan 3 kebijakan dan 4 program. Tingkat efisiensi dari berjalannya kebijakan dan program tersebut masih tergolong rendah. Begitu juga dengan tingkat kepuasan setiap institusi dan masyarakat masih digolongkan ke dalam katagori rendah karena keinginan setiap institusi tidak sama dengan keinginan masyarakat, hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS Brantas seperti yang telah ditetapkan. Koordinasi pengelolaan DAS Brantas diatur dalam Keputusan Menteri PU No. 195/Kpts/M/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Brantas, namun koordinasi khusus internal Kota Batu belum pernah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut ketanggapan masing-masing institusi dikatagorikan menengah. Perkembangan dari masing-masing institusi, dalam hal ini Balai Pengelolaan DAS Brantas, Perum Jasa Tirta I, dan Pemerintah Kota Batu dapat dikatakan sudah mulai berkembang (katagori menengah), karena MoU antara Pemerintah Kota Batu dengan Perum Jasa Tirta I serta pihak pengelola lainnya sedang dalam tahap penyempurnaan, sedangkan Balai Pengelolaan DAS Brantas sudah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama dengan Kelompok Petani di Kota Batu