Independensi Televisi Republik Indonesia Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Pasca Reformasi

Sejak dari jaman kolonial hingga jaman pasca Orde Baru saat ini, media memainkan peranan yang sangat penting dalam pergeseran-pergeseran sosial politik yang terjadi. Dalam penelitian ini dipilih TVRI sebagai objek utama karena merupakan media massa yang ikut andil dalam posisi pergeseran-pergeseran sosial politik tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dapat menjaga independensinya terkait dengan lahirnya UU penyiaran No 32 Tahun 2002 yang memuat pasal-pasal penting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat realitas simbolis penyiaran publik dalam UU penyiaran No 32 Tahun 2002 menunjukkan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic yang bertolak belakang dengan rezim pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran publik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan in-depth interview, unparticipated observation, dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh baik berupa dokumen dan hasil wawancara selanjutnya yang dibangun adalah ekonomi politik yang menggambarkan realitas bahwa telah terjadi suatu konspirasi besar antara struktur modal dengan para pelaku media. Hasil dari penelitian ini adalah TVRI sebagai lembaga penyiaran publik belum bisa dikatakan menjadi lembaga penyiaran publik yang benar-benar independen jika belum membela kepentingan publik yang berarti masyarakat bukan pemerintah semata