Implementasi E-Budgeting Dalam Upaya Menciptakan Good Governance Di Pemerintah Kota Surabaya (Studi Penggunaan E-Budgeting Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan ebudgeting di Pemerintah Kota Surabaya khususnya di Dinas Pendidikan sebagai salah satu pengguna anggaran terbesar diantara SKPD lain dengan memperhatikan aspek-aspek teori implementasi kebijakan yang terdiri atas karakteristik kebijakan, karakteristik masalah, dan lingkungan kebijakan serta hubungannya dengan 4 (empat) prinsip good governance diantaranya transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, sekaligus untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan yang ditimbulkan dari penerapan tersebut. Metode yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik penyajian data deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan. Teknik purposive sampling digunakan dalam pemilihan informan. Dalam memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber hingga terjadi kejenuhan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-budgeting di Dinas Pendidikan Kota Surabaya didukung oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) dan melibatkan berbagai unsur pengguna lain di kalangan Pemerintah Kota Surabaya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bagian Bina Program, dan DPRD Kota Surabaya. Upaya tersebut telah menciptakan proses yang transparan, alokasi belanja yang akuntabel, anggaran yang efektif/sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan, serta proses penyusunan yang mudah dan efisien di Pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu kelemahannya terletak pada kurangnya jumlah Penyelia di Bagian Bina Program serta belum adanya pemberian hak user login dan password kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi langsung dalam ebudgeting. Sedangkan keunggulannya terlihat dari adanya fungsi kontrol yang baik terhadap RKA SKPD serta adanya fungsi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang memudahkan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)