Dinamika Politik Dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional

Keamanan Nasional adalah rancangan yang bertujuan menjamin keselamatan individu, publik, dan bangsa serta terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman dalam rangka keberlangsungan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional. Latar belakang lahirnya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional adalah ketidakstabilan negara baik dilingkup internal negara maupun dilingkup eksternal. Didalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan lebih mendalam melalui pengumpulan data dan wawancara. Teori yang digunakan dalam pisau analisisnya adalah Teori elit dan oligarki. Hasiil temuan data dalam pembahasan ini adalah penyebab belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dibagi dalam dua proses, dimana pada proses Legislasi Nasional Pertama ada banyak kekurangan dalam isi draft Keamanan Nasional dan diputuskannya dikembalikannya kepemerintah dikarenakan alasan ketidaksesuaian draft, masih menggunakan pendekatan system building, adanya kontradiksi dengan UU keamanan lainnya serta masih berpotensi melanggar HAM dalam implementasinya, sementara pada Legislasi Nasional kedua mengalami kendala belum terselesaikannya dan masih membutuhkan waktu dalam penyempurnaan Rancangan Undang- Undang Keamanan Nasional dan bentuk perdebatannya adalah dinamika yang terjadi ditingkat pebuat kebijakan, LSM, Aktivis yang saling memiliki kepentingan didalamnya