Kemandegan Retribusi IMB yang terjadi di Kota Madiun merupakan salah satu proses politik yang terjadi di daerah dimana kemandegan tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yaitu pertama, karena alasan politis yaitu proses perancangan perda Retribusi IMB di Pemerintah Kota Madiun terkait konstelasi politik yang melibatkan beberapa aktor. Kedua, kemandegan ranperda tersebut karena pola distribusi sumber daya yang tidak merata diantara aktor, yaitu adanya aktor yang dominan dalam penguasaan sumber daya. Dan Ketiga, kemandegan tersebut karena lembaga eksekutif dan legislatif daerah mengalami keterbatasan sumberdaya seperti pengetahuan dalam draf ranperda retribusi IMB. Kemandegan Ranperda tersebut tentu memiliki alasan yang melatarbelakangi hal...
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memposisikan Desa Klurahan menjadi desa y...
Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan proses penataan ruang yang penting untuk mewujudkan tertib ...
Pemilihan umum diperlukan salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilih...
Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan...
Program kebijakan pembangunan yang baik pada hakekatnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian keb...
Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kota metropolitan terbesar kelima...
Perkembangan dan kemajuan teknologi yangmembawa negara Indonesia pada tahappembangunan yang luar bia...
Dewasa ini, verifikasi peserta Pemilu 2014 cukup menarik perhatian beberapa kalangan. Berbagai pihak...
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang harus digali dan dikelola oleh daerah ...
Pelayanan publik terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terha...
Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk mengatur urusan rum...
Penelitian tentang Peran Pengawasan dan Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Retribusi IMB Guna Memper...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memposisikan Desa Klurahan menjadi desa y...
Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan proses penataan ruang yang penting untuk mewujudkan tertib ...
Pemilihan umum diperlukan salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilih...
Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan...
Program kebijakan pembangunan yang baik pada hakekatnya merupakan perhitungan mengenai rangkaian keb...
Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kota metropolitan terbesar kelima...
Perkembangan dan kemajuan teknologi yangmembawa negara Indonesia pada tahappembangunan yang luar bia...
Dewasa ini, verifikasi peserta Pemilu 2014 cukup menarik perhatian beberapa kalangan. Berbagai pihak...
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang harus digali dan dikelola oleh daerah ...
Pelayanan publik terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat terha...
Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah untuk mengatur urusan rum...
Penelitian tentang Peran Pengawasan dan Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Retribusi IMB Guna Memper...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh...
Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai bentuk daripad...
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memposisikan Desa Klurahan menjadi desa y...