Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tentang Pengembangan Banyuwangi Digital Society (B-Diso)

Salah satu program pemerintah daerah yang berbasis teknologi adalah program Digital Society di Kabupaten Banyuwangi. Berpacu pada Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan E-Government secara nasional. Banyuwangi Digital Society merupakan salah satu program Smart City yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi Smart City adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana Pengembangan Implementasi Digital Society di Kabupaten Banyuwangi. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah Wawancara, Observasi dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan Digital Society berdampak pada pemerintah dan masyarakat diantaranya kemajuan wawasan tentang teknologi informasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya mendukung maupun sifatnya menghambat dimana faktor pendukung terdiri atas (1) komunikasi antar aktor pelaksana pengembangan Banyuwangi smart city melalui digital society (2) terjalinnya kerjasama yang baik antar instansi (3) pengoptimalan teknologi informasi. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) fasilitas dan infrastruktur yang masih kurang (2) dana yang sangat terbatas (3) lokasi pusat internet yang cukup jauh (4) kualitas sumber daya manusia yang masih kurang