Analisis Speech Act Pemerintah Jepang Dalam Kasus Jugun Ianfu (Comfort Women) Pada Tahun 1991 - 2014

Jepang sebagai salah satu negara maju saat ini memiliki sejarah yang kelam pada masa perang dunia II. Sebagai salah satu negara dengan kapabilitas militer yang tinggi saat itu, Jepang melakukan invasi di negara – negara tetangganya, seperti China, Korea, dan negara – negara lainnya di Asia Tenggara. Untuk mendukung sarana dan prasarana militernya, pemerintah Jepang memaksa pria menjadi romusha dan para wanita sebagai jugun ianfu. Setelah perang dunia II berakhir, nasib para jugun ianfu menjadi tidak jelas. Banyak dari mereka yang meninggal dunia maupun menderita luka fisik dan psikis. Ketiadaan pertanggungjawaban dari pemerintah Jepang memaksa para mantan jugun ianfu untuk menggugat pemerintah Jepang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dimasa lalu. Banyaknya desakan dan pengadilan internasional menyatakan bahwa Jepang bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun salah satu tuntutan dari para mantan jugun ianfu yang masih hidup adalah permintaan maaf resmi yang mencakup seluruh Jepang kepada para mantan jugun ianfu yang terdapat di beberapa negara bekas jajahan Jepang. Namun, hingga sekarang kasus ini masih belum selesai, hal ini dikarenakan masih adanya tuntutan utama yang belum terpenuhi, yakni permintaan maaf resmi dari pemerintah Jepang yang mewakili Jepang secara keseluruhan. Menanggapi hal itu, pemerintah Jepang mengklaim bahwa permintaan maaf sudah dilakukan pada tahun – tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bagaimana bentuk dari pernyataan atau tindak tutur, baiuk lisan maupun tulisan yang memuat permintaan maaf dari pemerintah Jepang yang kemudian tidak diterima oleh para mantan jugun ianfu