Analisa Keputusan Indonesia untuk Merenegosiasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura tahun 2007

Globalisasi memberikan banyak dampak positif terhadap peradaban manusia seperti kemudahan dalam hal transportasi, komunikasi dan teknologi. Hal tersebut berperan dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari manusia. Tetapi di saat yang bersamaan kemudahan tersebut juga memberikan tantangan baru seperti lahirnya kejahatan transnasional dan kaburnya buronan ke luar negeri. Salah satu upaya yang paling ampuh di dalam menghadapi tantangan globalisasi tersebut adalah membentuk kerja sama internasional. Bentuk kerja sama internasional yang dapat dibentuk adalah perjanjian ekstradisi. Indonesia merupakan negara yang mengalami tantangan globalisasi tersebut. Banyak kejahatan transnasional korupsi yang melarikan diri ke Singapura. Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura sudah diinisiasi sejak tahun 1972 namun baru terealisasi pada tahun 2007 bersamaan dengan Defense Cooperation Agreement yang harus diratifikasi secara tandem. Namun, ketika memasuki tahap ratifikasi, Komisi I DPR RI justru menolak meratifikasi perjanjian tersebut dan menghasilkan kesepakatan untuk merenegosiasi perjanjian tersebut dengan pihak Singapura. Alasan penolakan yang berujung pada renegosiasi perjanjian tersebut dikupas menggunakan perangkat Two Level Game Theory yang melihat dinamika negosiator Indonesia dan Singapura di dalam proses negosiasi yang memperhitungkan urgensi dan kondisi perpolitikan dalam negeri terhadap perjanjian yang akan dibentuk. Perjanjian pertahanan tersebut ternyata menjadi alasan utama tidak diratifiaksinya perjanjian ekstradisi