Ruang Publik yang Demokratis Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Kebalen Kota Malang

Studi ini membahas tentang ruang publik yang demokratis berdasarkan penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kebalen Kota Malang. Permasalahan bermula ketika PKL Kebalen yang semakin sporadis, berjualan hingga ke pemukiman warga Zaenal Zakse, menimbulkan kemacetan, lingkungan kumuh, faktor eksternal seperti persaingan yang semakin menguat antara PKL Kebalen dengan pedagang pasar. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan munculnya kebijakan relokasi PKL ke Pasar Kedungkandang. Ketika diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Malang justru berbenturan dengan kepentingan ekonomi PKL Kebalen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini menggunakan skema berfikir Jurgen Habermas mengenai rasionalitas komunikatif dan demokrasi deliberatif yang menjelaskan “tindakan komunikatif” diorientasikan untuk mencapai kesepakatan atau konsensus bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi (langsung dan partisipatif), dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah penjodohan pola dan proposisi teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercipta ruang komunikasi antara PKL Kebalen dan Pemerintah. Adanya desakan sistem berupa Perda No 1 Tahun 2000 dan Perda No 12 Tahun 2004, menyebabkan lemahnya posisi tawar PKL dalam ruang publik. Pada prakteknya, Pemerintah cenderung mengabaikan tuntutan dan aspirasi PKL Kebalen terkait konsep perencanaan ruang perkotaan dan ketidakjelasan konsep dalam pelaksanaannya. PKL Kebalen masih mengalami dominasi oleh kepentingan ekonomi dan politis yang berdampak pada resistensi terhadap kebijakan dan kembalinya sebagian besar PKL ke Pasar Kebalen