Perencanaan Pengelolaan Kota Batu Menuju Kawasan Berbasis Ekowisata

Dalam penelitian ini penulis berusaha membahas mengenai bagaimana kebijakan perencanaan pengelolaan Kota Batu dalam bidang kepariwisataan dengan konsep ekowisata ditinjau dalam kerangka studi kebijakan publik. Masalah penelitian yang kedua adalah bagaimana pemerintah Kota Batu menerapkan kebijakan penyelamatan dan pelestarian lingkungan ditinjau dari kajian politik lingkungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah. Masalah pelestarian lingkungan sangat berkaitan dengan industri pariwisata terutama wisata alam atau ekowisata. Kota Batu sebagai kota wisata memiliki keuntungan dari segi geografis dan topografis wilayahnya yang terletak di pegunungan yang menjadi komoditas utama dalam menyokong perekonomian. Namun akan menjadi masalah besar jika pemanfaatannya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Peran pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan sangat sentral dalam menanggapi permasalahan ini. Perlu kebijakan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan daerah untuk menangani masalah tersebut. Analisa dalam penelitian ini adalah menggunakan teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh David Easton yaitu dengan model sistem yang fokus pada tahapan perencanaan kebijakan publik. Sedangkan pendekatan analisis kebijakan publik adalah menggunakan pendekatan partisipatori. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menjelaskan dalam bentuk narasi tentang bagaimana pemerintah Kota Batu dalam membuat kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batu sudah memenuhi tahapan-tahapan sesuai dengan model sistem yang dikembangkan oleh David Easton dengan memperhatikan isu-isu strategis kepariwisataan yang ada di Kota Batu maka kebijakan yang telah dibuat layak untuk dilanjutkan. Kedua, adalah pemerintah Kota Batu telah mampu menerapkan kebijakan politik lingkungan dalam pembuatan kebijakan publik yang berusaha melakukan penyelamatan dan pelestarian lingkungan