Perspektif Environmental Governance (Studi Kasus Pada Kebijakan Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Jombang)

Penelitian yang berjudul “Praktik Kekuasaan Persuasif dalam Perspektif Environmental Governance (Studi Kasus Pada Kebijakan Pengamanan Tanggul Sungai Brantas Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Jombang)” ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui indepth interview, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan pasir menggunakan mesin mekanik yang terjadi di sepanjang daerah aliran Sungai Brantas dalam kaitannya dengan keberhasilan implementasi kebijakan pengamanan tanggul Sungai Brantas berbasis partisipasi masyarakat. Sebagai fokus utama dalam penelitian ini, aktivitas penambangan pasir di Sungai Brantas tepatnya di Kabupaten Jombang sudah berada pada tahap yang memprihatinkan. Efeknya terjadi penurunan dasar sungai yang berakibat pada kerusakan tanggul dan infrastruktur pengairan. Untuk menekan aktivitas destruktif tersebut maka pemerintah membuat beberapa kebijakan, yang pertama adalah kebijakan operasi penambangan pasir berbasis represif. Namun dalam perkembangannya, kebijakan ini dinilai tidak membawa dampak yang positif. Terbukti dalam penelitian ini masyarakat mengemukakan ada indikasi kongkalikong antara oknum aparat penegak hukum dan pemilik usaha penambangan pasir sehingga operasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, operasi represif ini justru melahirkan masalah baru yakni adanya konflik antara masyarakat dengan penegak hukum . Melihat kenyataan tersebut, maka pemerintah dituntut untuk membuat sebuah kebijakan yang lebih baik. Sehingga pada tahun 2010 diimplementasikanlah kebijakan pengamanan tanggul Sungai Brantas berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai penelitian ini, kebijakan tersebut relevan dengan konsep-konsep yang ada pada environmental governance, dimana proses implementasi kebijakan tersebut dibangun oleh relasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Faktor utama dari keberhasilan implementasi kebijakan tersebut terletak pada penggunaan energi masyarakat, kemitraan/ kolaborasi multi aktor dan yang terakhir adalah adanya perubahan pola pendekatan dari represif ke partisipatif. Sehingga kebijakan pengamanan tanggul Sungai Brantas berbasis partisipasi masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari praktik kekuasaan persuasif dalam perspektif Environmental Governance