Analisis Kebijakan Sistem Tertutup Pada Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 KG (Studi kasus di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).

Penelitian ini membahas tentang kebijakan sistem tertutup pada distribusi LPG 3 kg. Fokus pembahasan tentang proses implementasi dan ketidakterimplementasikannya kebijakan sistem tertutup pada distribusi LPG 3 kg di Kelurahan Merjosari Kota Malang. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem tertutup pada distribusi LPG 3 Kg dan mendiskripsikan ketidakterimplemntasikannya kebijakan sistem tertutup distribusi LPG 3 kg di Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer (observasi dan wawancara serta data sekunder (studi kepustakaan dan dokumentasi). Penelitian ini menggunakan teori pilihan publik James Buchanan tentang pendekatan pertukaran (catallactics) yaitu hubungan penawaran (supply) dan permintaan (demand) dalam suatu kebijakan dan juga konsep manusia ekonomi (homo economicus). Para pembuat kebijakan yaitu pemerintah pusat bekerja sama dengan Pertamina dan Konsultan, menawarkan sebuah kebijakan terkait dengan alur distribusi LPG kepada pemilih (voters) yaitu masyarakat dan kepada kelompok kepentingan (interest grups) yaitu para distributor LPG tentunya mengacu pada aturan main dari kebijakan tersebut. Pada pespektif pilihan publik ini juga melihat bahwa semua pihak yang terlibat dalam kebijakan berusaha memaksimalkan kemampuannya demi mendapatkan kepentingan pribadi (self interest) dan kepentingan tersebut yang terlihat dalam konsep manusia ekonomi adalah atas dasar kepentingan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan main yang ada pada kebijakan distup ini justru yang menjadikan ketidakterimplementasikan kebijakan itu sendiri. Tujuan dari kebijakan ini berbenturan dengan kepentingan dari para distributor LPG dan juga masyarakat khususnya warga Merjosari dimana kepentingan mereka adalah kepentingan ekonomi dan aturan dari kebijakan tersebut dianggap membatasi ruang gerak mereka dalam mendapatkan barang publik yaitu LPG tersebut. Adapun bentuk kendala atau hambatan dalam ketidak terimplementasikannya distup anatara lain: Koordinasi antar pihak – pihak dalam kebijakan, Masyarakat yang sangat heterogen, Aksesbilitas dan Fleksibelitas dari proses transaksi LPG, Kredibilitas publik yang turun oleh masyarakat kepada pemerintah, dan Jaringan yang sudah dibentuk oleh para distributor LPG