Pendidikan Politik Dan Demokrasi Lokal (Studi Kasus Strategi Kpu Kota Malang Pada Pemilukada 2013)

Perkembangan demokrasi dan iklim politik lokal di masing-masing daerah selalu dinamis. Kota Malang sebagai Kota terbesar kedua di Jawa Timur merupakan wilayah politik strategis dan dinamis untuk diperebutkan kekuasaannya oleh kekuatan politik. Salah satu implementasi dari demokrasi lokal adalah dengan adanya pemilukada. KPU Kota Malang merupakan Institusi yang memiliki wewenang penuh dalam penyelenggaraan pemilukada tersebut. Demokrasi membuka peluang yang sama kepada hal baik dan hal buruk sehingga betapa pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dibutuhkan. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya.Yakni KPU lah yang paling menentukan berlangsungnya pemilu yang berkualitas, tidak hanya secara administratif, bahkan sangat strategis dalam mensukseskan jalannya pesta demokrasi. Karena memang KPU lah yang sejak awal sudah melakukan proses penahapan pemilu dari pendaftaran partai dan calon peserta pemilu. Disusul dengan verifikasi administrasi atas partai-partai yang lolos atau tidak lolos dan berlanjut dengan verifikasi dilapangan. Disitulah KPU Berperan sangat penting dalam mengemas pola strategi peningkatan pendidikan politik masyarakat. Jika ditarik dalam konteks lokal daerah Kota Malang, yakni KPU Kota Malang lah yang paling menentukan berlangsungnya pemilukada yang berkualitas. Tentunya hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus. Peneliti ikut terlibat dalam proses penggalian informasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Dengan menggunakan studi kasus, jenis penelitian pun dapat dijelaskan secara deskriptif, dapat berupa kata-kata, gambar, kutipan-kutipan hasil wawancara, dan juga dokumen resmi yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi KPU dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat yakni dengan mengedepankan bentuk komunikasi dua arah, menggandeng agen-agen, dan lebih dekat dengan masyarakat.Terdapat perbedaan pandangan terkait wilayah cakupan pengertian pendidikan politik antara pandangan KPU dengan pengertian yang sebenarnya dimana KPU hanya bertindak sebatas sosialisasi politik dan hanya berorientasi pada banyaknya jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Jadi KPU belum melaksanakan pendidikan politik dalam arti yang sebenarnya secara utuh. Selain itu strategi pendewasaan dan pematangan politik masyarakat yang telah dilakukan oleh KPU belum optimal. Hal ini dipertegas dengan hasil lapangan yang menunjukkan angka golput yang cukup tinggi, yakni mencapai angka 35 %