Prostitusi Dalam Kebijakan Sosial Pemerintah

Penelitian yang berjudul "Prostitusi Dalam Kebijakan Pemerintah (Studi Kasus Hambatan Implementasi Perda No 7 Tahun 1999 dan Perda No 2 Tahun 2012 di Dolly dan Jarak Tahun 2012-2013)" ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskirptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, in depth interview dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah di dalam melakukan implementasi kebijakan Perda No 7 Tahun 1999 dan Perda No 2 Tahun 2012 di lokaliasasi Dolly dan Jarak, sebab kenyataanya adalah dalam implementasi kebijakan di Dolly dan Jarak sangat sulit untuk berjalan. Sebagai fokus utama dalam penelitian ini adalah, tentang Perda No 7 Tahun 1999 dan Perda No 2 Tahun 2012 yang mengarah kepada hambatan kebijakan pemerintah tepatnya di Dolly dan Jarak, mengingat bahwa ada kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang berlaku untuk keseluruhan masyrakat di wilayah Kota Surabaya, akan tetapi hanya beberapa lokalisasi saja yang dapat efektif dan mendapatkan hasil dari implementasi kebijakan tersebut, contohnya adalah Dupak dan Tambak Asri yang pada saat ini sudah mengalami penutupan. Melihat perbedaan dari output implementasi kebijakan tersebut tentunya ada beberapa hal yang harus di analisis dari tahap implementasi kebijakan tersebut. Dalam tahap implementasi ternyata Dolly dan Jarak memiliki beberapa hambatan yang perlu dibenahi dan dievaluasi kembali. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Kota Surabaya di tuntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan prostitusi di lokalisasi Dolly dan Jarak yang belum memilki progres, Sebab 2014 adalah tahap akhir dimana Dolly dan Jarak harus di tutup, mengingat Gubernur Jawa Timur mengingkan 2014 Jawa Timur bersih dari Prostitusi. Perlunya evaluasi kebijakan khusus di daerah Dolly dan Jarak menjadikan pemerintah Surabaya untuk membuat suatu strategi khusus dalam mengatasi hambatan tersebut. Sesuai dengan penelitian ini, maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan teori perkembangan kebijakan freemon dan Sherwood yang melihat kebijakan melalui tahapan, identifikas, implementasi dan evaluasi. Dari tahapan tersebut pemerintah dapat melihat dari sisi implementasi dan hambatanya, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan menemukan cara khusus dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi di Dolly dan Jarak. Sehingga point akhirnya adalah seluruh kebijakan dapat efektif berjalan di seluruh lokalisasi yang ada di Surabaya