Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Perspektif Pemerintahan Yang Baik : Studi Kasus PT Tirta Investama Di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan

Terdapat tiga hal menarik dari latar belakang penelitian ini. Pertama, keberadaan warga dan PT Tirta Investama mengeksploitasi air tanah dengan kepentingan berbeda. Kepentingan keduanya dapat bersinergi dengan harmonis. Kedua, PT Tirta Investama menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) di NTT dengan biaya besar pada lingkup nasional, kelayakan TSP pada lingkup lokal (khususnya Dusun Jatianom) menarik peneliti meninjau langsung. Ketiga, pelaksanaan TSP PT Tirta Investama disambut Wakil Bupati Pasuruan sebagai harmonis antara pemerintah, swasta dan masyarakat pada tahun 2010. Sedangkan peraturan daerah tingkat Jawa Timur yang mengatur TSP disahkan tahun 2011. Fokus penelitian yang muncul “Sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dilaksanakan?” dan “Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Tirta Investama di Dusun Jatianom, Desa Karang Jati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan?”. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Pemilihan informan yang dilakukan adalah key person dan snowballing sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara bertahap dan observasi tidak terstruktur. Strategi analisis data yang digunakan adalah kualitatif verifikasi. Sedangkan teori yang digunakan sebagai analisis adalah teori pemerintahan yang baik. Hasil penelitian pelaksanaan TSP PT Tirta Investama di Dusun Jatianom adalah program TSP mengacu pada komitmen perusahaan. Sasaran TSP mencakup konservasi, pemberdayaan dan community development. Setiap pelaksanaan TSP, PT Tirta Investama berkordinasi dengan pemerintah dan masyarakat. Hasil kerja TSP telah diterima oleh tiga golongan, yaitu Karang taruna RW 7, LSEM Wanita Jatianom dan masyarakat Dusun Jatianom secara keseluruhan. Implentasi TSP belum berjalan sukses, belum sesuai dengan teori pemerintahan yang baik. Belum terdapat solusi memecahkan substansi permasalahan publik terkait TSP. TSP tetap menjadi otoritas perusahaan. Hal ini belum memenuhi unsur demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kesewajaran dan kesetaraan