Masyarakat Adat Dayak Sebagai Inisiator Kebijakan (Studi Kasus Inisiasi Dalam Formulasi Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Serta Peraturan Gubernur

Penelitian ini membahas tentang latar belakang lahirnya kebijakan mengenai Peraturan Daerah Nomor. 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak dan Peraturan Gubernur Nomor. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah ADat Dan Hak Adat Diatas Tanah Di Kalimantan Tengah. Suatu kebijakan, idealnya, lahir untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama melalui kompromi dan konsensus. Sudah sangat sering terjadi dimana suatu kebijakan dilahirkan untuk memuaskan aspirasi sebagian pihak yang memberikan keuntungan lebih besar kepada penguasa dan sering pula kebijakan lahir hanya sebagai sarana untuk menenangkan masyarakat tanpa ada road map yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan yang secara riil bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai pilihan politik dari pemangku kekuasaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu hal yang menarik untuk diteliti menyangkut kebijakan tanah adat ini adalah mengenai latar belakang lahirnya kebijakan tersebut dengan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan pemerintah untuk menetapkan kebijakan tersebut dan kepentingankepentingan apa saja yang terkandung dibalik lahirnya kebijakan ini. Untuk mengkaji lahirnya kebijakan tentang tanah adat, digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi analisis kebijakan, yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk menyelidiki suatu fenomena sosial untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut, diperolehlah gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tanah adat di Kalimantan Tengah, kemudian ditransformasikan menjadi faktor-faktor yang mendorong pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini berhasil mengidentifikasi 2 (dua) faktor pemicu terbentuknya kedua kedua kebijakan ini, yaitu Adanya peningkatan eskalasi konflik, pada masa rezim Soeharto dan Konflik Etnis tahun 2001 yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah dan reaksi terorganisir masyarakat adat dan adanya ketidakefektifan aturan hukum yang telah ada sebelumnya