Implementasi Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Studi pada Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu),

Pengembangan Desa Wisata di Kota Batu ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu sebagai dinas teknis dalam semua penyelenggaraan kegiatan pariwisata di Kota Batu. Pengembangan Desa Wisata termasuk upaya Pemerintah Daerah Kota Batu untuk menciptakan pariwisata alami alternatif yang memanfaatkan masyarakat di sekitar kawasan wisata, salah satunya yaitu di Dusun Kungkuk yang terkenal dengan nama Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang (1) implementasi perda terhadap pengembangan Kampung Wisata Kungkuk (KWK) (2) faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan di KWK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan implementasi perda untuk pengembangan di KWK masih belum memberikan dampak yang besar. Permasalahan pertama pada koordinasi. Adanya pelemparan tanggung jawab menyebabkan fungsi ganda yang harus ditanggung Dinas Pariwisata. Koordinasi yang kurang baik salah satunya disebabkan oleh komunikasi yang kurang lancar, dan akibatnya, “misscomunication” sering terjadi. Minat masyarakat KWK untuk mengembangkan produk unggulan wisatanya tergolong tinggi. Dinas teknis adalah koordinator, bukan sebagai dinas tunggal pelaksana sebuah kebijakan. Saran dari penelitian ini adalah dengan memperjelas tim khusus yang telah dibentuk dan dibagi dalam beberapa tugas yang sesuai dengan kapasitas tim. Setelah dibentuk, dalam pelaksanaannya harus diberikan monitoring dan adanya kerja turun lapang yang berkelanjutan atau kontinu di KWK, khususnya dari Dinas Pariwisata. Pembekalan soft skill yang sesuai dengan kapasitas penduduk KWK dan keterbukaan Dinas Pariwisata terhadap saran dan kritik yang dibutuhkan oleh masyarakat KWK untuk pengembangan desa