Implementasi Penilaian Kinerja Pegawai Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang).

Salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan adalah Sumber Daya Manusia. Bermula dari permasalahan SDM yang dikhususkan pada pegawai pemerintahan, maka pemerintah membuat sebuah mekanisme penilaian untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai yang dikenal denganDP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Namun setelah dilakukan proses kajian yang panjang dan mendalam mengenai DP-3 PNS, maka dirumuskan metode baru dalam melihat kinerja Pegawai melalui pendekatan metode Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penilaian kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di BKD Kota Malang dapat dikatakan baik. Dilihat dari faktor pengorganisasian, BKD telah memiliki struktur organisasi yang terstruktur untuk menjalankan sebuah program kerja secara fokus, cepat, dan tepat sasaran. Dari interpretasi sumber daya manusia Pegawai BKD telah memahami apa yang seharusnya dilakukan, walapun masih ada beberapa kesalahan, kemudian karakteristik aparatur pelaksana telah menjalankan semua prosedur dan pegawai pelaksana sadar akan tugasnya masing-masing. Penerapan/Aplikasi telah berjalan dengan baik serta telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi penilaian kinerja pegawai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang yaitu Sumber Daya Infrastruktur, Sumber Daya Finansial, Pelatihan dan Pendidikan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah Pandangan SKP hanya sebagai formalitas dan masih adanya kesalahan dalam penyusunan SKP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi penilaian kinerja pegawai berdasarkan SKP di BKD Kota Malang sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kinerja seorang aparatur pemerintahan dapat dikatakan baik, karena dari sekian faktor tentang pelaksanaannya sudah terlaksana dengan lancar, yang meliputi Pengorganisasian, Interpretasi dan Penerapan/Aplikasi. Pihak BKD Kota Malang telah mampu manjalankan program-program yang telah dirancang sesuai prosedur yang telah ditentukan. Memahami substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan yang menjadikan tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam sebuah pelayanan kepada masyarakat. Walaupun masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi SKP di BKD Kota Malang. Saran yang direkomendasikan antara lain: Perlu membuat SOP (Standar Operational Procedure) dalam pelaksanaan SKP sebagai interpretasi (penafsiran/proses komunikasi) ke seluruh pegawai. perlu ditambahkan tim khusus untuk menangani proses pengumpulan dan rekap formulir SKP agar lebih fokus dalam menjalankan proses-proses yang telah dirancang. Lebih sering mengadakan sosialisasi tentang penilaian SKP, merekap hasil penilaian SKP pegawai setiap tahunnya, dan mengadakan evaluasi kerja secara konsisten