Strategi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (Studi Kasus Kota Malang).

Penelitian tentang strategi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya dilakukan berdasarkan faktor tingginya jumlah penduduk di Kota Malang yang semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan masalah kependudukan. Sesuai dengan pasal 54 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, ditetapkan bahwa : “Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota”. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memilih focus yaitu strategi Pemerintah Kota Malang dalam program Keluarga Berencana sebagai upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai strategi pemerintah dalam program Keluarga Berencana sebagai upaya dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan, dan instrumen penelitian lainnya. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan BKBPM Kota Malang dalam program Keluarga Berencana sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk memiliki delapan macam program. Serta terdapatnya faktor pendukung dari pelaksanaan program KB seperti faktor ideologi, faktor ekonomi, dan faktor kebijakan negara. Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan program KB adalah faktor keterbatasan ekonomi keluarga, budaya yang kurang rasional, pendidikan yang masih rendah, keterbatasan penyediaan alat kontrasepsi, dan status sosial wanita