Implementasi Kebijakan Kedisiplinan Menaati Ketentuan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi tentang Implementasi Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 di Sekretariat Daerah Kab

Adanya Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi Pedoman untuk setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Namun, adanya peraturan tersebut tidak menjamin bahwa tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Ternyata masih terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Sekretaiat Daerah Kabupaten Blitar. Untuk mengatasi masalah pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya peningkatan disiplin dalam lingkungan aparatur negara. Dengan adanya peningatan disiplin, maka akan dapat mengatasi masalah ketidaktertiban tersebut. Hal ini tentunya menjadi persoalan menarik dalam proses implementasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil yang telah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, serta indikator kedisiplinan menaati ketentuan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Demikian penelitian ini berupaya mendiskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan permasalahan dan mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut yang disusun secara sistematis. Implementasi Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berjalan cukup baik. Komunikasi yang dilakukan berjalan secara konsisten. Sumber daya belum mencukupi karena masih belum ada finger print. Di samping itu terdapat indikator kedisiplinan yang dapat mendukung proses Implementasi Pasal 3 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar adalah adanya absensi berupa ijin, sakit, dan cuti, serta adanya keterlambatan kerja. Peneliti merekomendasikan untuk untuk melakukan pembinaan khusus tentang kedisiplinan, memaksimalkan sumber daya yang ada dan melengkapi sumber daya yang belum tersedia, meningkatkan pemberian penghargaan atau intensi