Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang).

Penelitian tentang penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dalam mewujudkan good governance ini dilakukan berdasarkan keingintahuan peneliti seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang baik dalam melakukan penyediaan public goods dan services disebut good governance belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Dalam hal ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya dengan menerapkan ISO 9001:2008. Hal ini dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dengan cara menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan. Penerapan ISO ini diharapkan dapat terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta pengamatan lapangan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Jombang telah melakukan upaya untuk menciptakan good governance, salah satunya yaitu dengan menerapkan ISO 9001:2008. ISO ini tentang sistem manajemen mutu yang diberlakukan sejak tahun 2013 hingga sekarang. Dari penerapan sistem manajemen mutu ISO ini dapat membangun suatu tata sistem perizinan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Aspek good governance juga telah tercapai karena adanya ketiga stakeholders yaitu pihak swasta, masyarakat dan pemerintah untuk saling bekerjasama dalam membangun suatu pelayanan yang baik. Kedelapan prinsip ISO juga secara relevansi tercermin dalam sembilan prinsip good governance yang nantinya akan tercapai akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik sebagai tujuan dalam penyelenggaraan publik. Tetapi dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 ini terdapat beberapa hambatan yaitu kesalahan data pemohon saat penyerahan berkas dan regulasi kewenangan pemerintah dan SKPD terkait, tidak adanya perizinan paket I dan II serta kurangnya sosialisasi dan informasi penunjang kepada masyarakat