Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Terkait Kluster Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Di Kota Malang

Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan anak di Kota Malang yang berakar dari proses pola pengasuhan yang diterima anak. Salah satu permasalahannya yaitu permasalahan pernikahan di bawah umur. Padahal, kota Malang merupakan salah satu kota yang mendapatkan penghargaan kota layak anak di tingkat madya pada tahun 2015. Sehingga kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) perlu diperhatikan melalui pengintegrasian komitmen dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terrencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Permasalahan yang terjadi di Kota Malang termasuk dalam Kluster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif karena yang didalamnya membahas terkait penguatan kapasitas orang tua dalam mendidik anak. Penelitian ini adalah suatu penelitian berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu: 1) Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak terkait dengan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Malang. 2) Faktor pendorong dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak terkait dengan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Malang. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak terkait kluster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kota Malang dapat dikatakan cukup terimplementasikan dengan baik. Ditinjau dari beberapa hal yaitu: 1) Dalam isi kebijakan, kepentingan yang terlibat terpengaruhi oleh eksistensi Kota, banyak manfaat yang ditimbulkan mulai dari pembangunan taman-taman ramah anak hingga keberadaan LKSA, target yang ingin dicapai sudah jelas dan yang telah ditetapkan pun sudah berjalan dan sumber-sumber daya yang disediakan sudah dimanfaatkan secara optimal dan maksimal; 2) Dalam aktor-aktor yang terlibat, secara keseluruhan sudah bisa dianggap kompeten dan kapabel, strategi yang digunakan baik, memiliki komitmen yang tinggi dan kuat, cepat tanggap, kooperatif dan komunikatif atau fleksibel dalam berkomunikasi serta kepatuhan dan daya tanggap sudah cukup baik; 3) Dalam sasaran kebijakan yaitu masyarakat Kota Malang itu sendiri khususnya yang tergabung dalam LSM atau organisasi-organisasi masyarakat; Faktor yang berpengaruh, 1) Faktor pendukung: fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan komitmen pemerintah dan lembaga pemerhati anak. 2) Faktor penghambat: kelembagaan yang mana belum tersedianya P2TP2A Kota Malang dan keberadaan LK3 Harmoni yang masih vakum serta rapat koordinasi tiap kluster belum pernah dilakukan. Hambatan tersebut memberikan suatu viii rekomendasi yaitu: seharusnya segera dilakukan pembentukan P2TP2A dan LK3 dihidupkan kembali agar masyarakat tidak mengalami kebingunan jika mengalami permasalahan keluarga serta rapat koordinasi antar kluster pun harus dilakukan agar segala permasalahan dan target yang telah ditetapkan berjalan lancar