Analisis Peran Kebijakan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU) Pada Ekspor Ikan Tuna Dan Udang Tangkap (Studi Pada Sebelum Dan Sesudah Penerapan Permen KP Nomor 56 Dan 57/Permen-Kp/2014

Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut terancam oleh adanya Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing yang diperkirakan merugikan Indonesia sebesar USD 20 miliar per tahun. Sejak tanggal 3 November 2014 diberlakukan berbagai kebijakan baru untuk memberantas IUUF, di antaranya yaitu moratorium perizinan tangkap dan larangan transshipment. Indonesia kini berupaya untuk melindungi sumber daya laut dari ancaman IUU-F untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tuna dan udang adalah komoditas ekspor perikanan yang utama di Indonesia. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan internasional komoditas perikanan. Selama beberapa tahun, Jawa Timur sebagai penyumbang ekspor perikanan terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kebijakan tersebut pada ekspor tuna dan udang tangkap di Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian adalah peranan kebijakan IUU-F pada volume ekspor ikan tuna tangkap sebelum dan sesudah penerapan kebijakan dan pengaruhnya ekspor udang. Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur dan beberapa situs pendukung seperti kkp.go.id dan fao.org. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Semenjak diberlakukan kebijakan moratorium perizinan dan pelarangan transshipment, produksi dan ekspor perikanan tangkap turun, termasuk tuna. Turunnya produksi dan ekspor disebabkan oleh kendala teknologi, sumber daya manusia, birokrasi, dan lingkungan. Di saat ekspor ikan tangkap terhambat dan turun semenjak diberlakukan kebijakan pemberantasan IUU-F, ekspor udang tidak terpengaruh. Di tahun 2015, volume ekspor udang Jawa Timur meningkat 55% karena produksi udang dapat dilakukan dengan cara tangkap dan budidaya di pantai untuk peningkatan hasil produksi. Peningkatan volume ekspor diikuti dengan penurunan nilai ekspor udang, turun sebesar 33%. Hal tersebut membuktikan bahwa masih diperlukan berbagai dukungan dari stakeholder untuk memperoleh dampak positif kebijakan ini terhadap ekspor di masa mendatang