Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)

Masalah utama yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak restoran. Latar belakang penelitian ini diangkat yaitu untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak restoran dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD dari sektor pajak restoran. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Faktor pendukung dan pendapat yang mempengaruhi upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran. Faktor pendukungnya antara lain adalah adanya bimbingan teknis terhadap pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan adanya asosiasi rumah makan, sedangkan faktor penghambatnya adalah wajib pajak kurang memahami undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur pajak restoran dan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak restoran sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, namun di dalam peningkatan disiplin pegawai terutama dalam pemantauan kehadiran pegawai masih belum optimal dilakukan karena masih ada beberapa aparat yang kurang disiplin. Hal itu terjadi karena masih belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada pegawai yang melanggar peraturan. Kemudian untuk fasilitas penunjang kegiatan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang seperti komputer masih belum memadai karena unit komputer yang tersedia masih kurang disamping itu software yang digunakan masih belum ditingkatkan ke versi yang lebih kompatibel untuk menunjang pekerjaan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehingga dapat menghambat pekerjaan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang sehingga menyebabkan terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan tentang target dan realisasi pajak daerah