Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni Oleh Pemerintah Kota Malang (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawasan Bangunan Kota Malang)

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang tidak terlepas dari permasalahan permukiman yang tidak layak huni. Sebagai tindak lanjut dari Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, kemudian Surat Keputusan Walikota No 86 tahun 2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Malang, maka lahirnya program perwujudan permukiman layak huni sebagai solusi mengatasi permasalahan seputar permukiman di Kota Malang. Program ini mempunyai 3 indikator yang dilaksanakan dalam mencapai permukiman yang layak huni yakni, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Ketiga item inilah yang harus tercapai pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatis model Creswell. Pada model ini peneliti melakukan 6 tahapan sampai dengan mampu menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini dibatasi oleh 2 fokus penelitian. 1) Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni; 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Program Perwujudan Permukiman Layak Huni ini terbagi menjadi 3 sub bidang program, yakni pelaksanaan program bidang 100% bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Secara umum, pelaksanaan program ini belum bisa dikatakan berjalan dengan baik, karena masih ada permasalahan yang menggangu jalannya program yakni manajemen pelaksana program yang kurang baik dan kurang sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Rekomendasi penting yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan untuk dapat menjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pemerintah lainnya, bekerjasama dengan pihak swasta untuk menanggulangi kekurangan dana dan menambah staf. Ini di perlukan agar program perwujudan permukiman ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program ini dapat tercapai