Implementasi Analisis Jabatan Pada Bagian Organisasi (Studi Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang)

Salah satu peranan manajemen sumber daya aparatur adalah bagaimana mendapatkan orang-orang yang tepat, baik mutu, jumlah dan tempat yang sesuai dengan kemampuan, pendidikan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang dibutuhkan dalam organisasi untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Manajemen sumber daya aparatur yang diaplikasikan dalam pemerintahan adalah dalam hal penataan kepegawaian daerah. Namun kenyataannya, kondisi kepegawaian di Indonesia khususnya dipemerintahan Kota Malang masih memiliki kualitas yang rendah, masih ditemukannya aparatur yang kurang tepat dalam jabatannya. Oleh karena itu, dikeluarkannya peraturan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Surat Edaran Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 Tanggal 10 Oktober 2004 tentang Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam Surat Edaran tersebut setiap instansi wajib melaksanakan Analisis Jabatan yang mengacu pada Keputusan Men. PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan implementasi analisis jabatan pada Bagian Organisasi. Data-data analisis jabatan pada Bagian Organisasi diperoleh langsung dari Bagian Organisasi baik berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari data lapang yang berupa dokumen dan arsip yang berkaitan langsung dengan analisis jabatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis jabatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat terlihat dari kesesuaian hasil dari peta jabatan pada Bagian Organisasi, dan dapat dilihat pula dari Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Organisasi yang menunjukkan nilai yang baik. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlu diadakannya suatu laporan khusus yang memaparkan hasil keberhasilan ataupun kegagalan pada analisis jabata