Analisis Belanja Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Serta Jembatan Melalui Earmarking Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Permukiman Prasaran

Pajak kendaraan bermotor sebagai sumber penerimaan terbesar dalam penerimaan pajak daerah di Provinsi DIY wajib di bagi hasilkan kepada pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bentuk desentralisasi fiskal untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar pemerintah daerah. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang diterima pemerintah Kota Yogyakarta wajib untuk di alokasikan (earmarking) sebesar 20% untuk mendanai belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan dilakukan karena adanya kerusakan yang terjadi akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan kuantitas jalan dan jembatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan melalui earmarking pajak kendaraan bermotor, serta menganalisis sumber dana untuk belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti memfokuskan pada belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, dan sumber dana untuk belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan yaitu pemerintah Kota Yogyakarta belum mengalokasikan secara khusus pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor atau dapat dikatakan belum menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor untuk belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan sumber dana yang digunakan dalam belanja peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jembatan sepenuhnya dari APBD. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu sebaiknya semua dinas yang berhubungan dengan pelaksanaan earmarking diberikan sosialisasi mengenai peraturan daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, sebaiknya diberikan perlakuan khusus untuk pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor agar tetap dapat dilaksanakan earmarking agar tujuan dari pemungutan pajak daerah dapat tercapai