Pengembangan Kapasitas Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Malang)

Kinerja aparatur pemerintah di Indonesia sering menjadi sorotan masyarakat. Hal ini membuat citra Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin buruk dimata masyarakat. Inspektorat Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga yang menunjang pemerintahan daerah dibidang pengawasan, bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya pengembangan kapasitas pegawai yang nantinya diharapkan dengan pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai tersebut kinerja aparatur pegawai Inspektorat kabupaten Malang akan semakin meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh tiga fokus penelitian yaitu (1) pengembangan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Malang meliputi: Pendidikan dan Pelatihan, Kondisi kerja, dan Gaji; (2) kinerja aparat pengawasan intern pemerintah Inspektorat Kabupaten Malang meliputi: kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu; (3) faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan kapasitas dalam meningkatkan kinerja aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Malang. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interkatif Milles, Huberman, dan Saldana dengan tahap pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan pendekatan utama dalam pengembangan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Kabupaten Malang sedangkan pendekatan lain berupa kondisi kerja dan gaji. Pelaksanaan pengembangan kapasitas tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai, seperti tercapainya terget, mutu, ketelitian dan kerapian kerja pegawai Inspektorat kabupaten Malang yang lebih baik setelah melaksanakan Diklat. Keberhasilan dari pengembangan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah tidak lepas dari adanya dukungan normatif serta motivasi pegawai untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dalam meleksanakan tugasnya. Namun masih terdapat masalah keterlambatan dana dan tidak adanya evaluasi terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kapasitas. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah pencairan dana untuk program pengembangan kapasitas harusnya dilakukan sesuai dengan waktu yang telah serta perlunya evaluasi terhadap aparat pengawasan intern pemerintah yang telah melakukan Diklat