Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Permuikan (Studi terhadap Impelemntasi Bagian Wilayah Perencanaan Timur Kota Malang),

Kota Malang merupakan kota yang memiliki daya tarik terhadap urbanisasi. Pembangunan di Wilayah Kota Malang sudah tidak merata, pembangunan terpusat pada wilayah tengah Kota Malang sehingga pembangunan di Kota Malang bergeser pada daerah pinggiran Kota Malang, tepatnya di wilayah timur. Pembangunan permukiman bergeser ke dalam bagian wilayah perkotaan BWP timur. Akan tetapi apabila tidak dibarengi dengan penataan dan pengendalian mengenai pembangunan permukiman, akan terjadi pembangunan yang tidak tertata dan melanggar peraturan daerah mengenai RTRW di Kota Malang. sehingga sangat perlu diadakan penelitian mengenai pengendalian dan penataan permukiman agar pembangunan yang bergeser ke dalam wilayah timur tertata sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan beberapa teori yang mendukung metode penelitian tersebut, yaitu kebijakan publik, implementasi kebijakan. Fokus penelitianya yaitu implementasi kebijakan penataan kawasan permukiman dan faktor yang mendorong serta menghambat implementasi kebijakan penataan kawasan permukiman. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang. Penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan tiga cara yaitu kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. vii Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksaaan implementasi kebijakan penataan kawasan permukiman bidang pemanfaatan ruang melakukan penataan kawasan permukiman melalui KRK keterangan Kota yang dikeluarkan, dan diawasai bidang penataan ruang melalui KRK yang dikeluarkan bidang pemanfaatan ruang. KRK merupakan dasar dari IMB ijin mendirikan bangunan. Sehingga dasar dari pendirian bangunan yang dilakukakan oleh masyarakat adalah IMB yang didalamnya terdapat KRK. Namun masih terdapat sikap masyarakat yang melanggar ketentuan KRK sehingga implementasi kebijakan penataan permukiman sedikit terhambat oleh sikap masyarakat yang melanggar kebijakan