Evaluasi Kebijakan Presiden Tentang Bencana Lumpur Panas Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada kabupaten Sidoarjo),

Pada tanggal 29 Mei 2006 telah terjadi semburan lumpur panas di area dekat lokasi eksplorasi sumur banjarpanji 1 di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu sumur di Blok Brantas milik Lapindo Brantas Inc (LBI). Semburan lumpur tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Beberapa ahli berpendapat bahwa semburan lumpur di sidoarjo ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktifitas perekonomian di Jawa Timur. Perekonomian yang ada di sekitar semburan lumpur mati total dengan mencapai kerugian yang tidak sedikit bagi sektor masyarakat, sektor pengusaha, maupun sektor pemerintah. Di pihak pelaksana pengeboran minyak sampai mei 2009, PT. Lapindo melalui Pt. Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah maupun membuat tanggul sebesar 6 triliun. Dari bencana yang terjadi telah menelan banyak kerugian bagi korban, terutama lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu sendiri yang berarti suatu bidang dari pekerjaan atau usaha untuk memberikan peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan butuh untuk tetap menyambung hidup. Warga yang berada di kecamatan porong masih banyak yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, pengangguran itu sendiri yang berarti ketimpangan kesempatan yang terjadi antara angkatan kerja dan kesempatan kerja sehingga sebagian angkatan kerja tidak dapat melakukan kegiatan kerja. Itulah yang terjadi di porong sidoarjo saat ini, lapangan pekerjaan yang telah di tenggelamkan oleh lumpur yang membuat masyarakat porong menjadi pengangguran dan sulit untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Di dalam peraturan Presiden 48/2008 semakin menguatkan peringanan beban lapindo tersebut. Perpres ini menyisipkan tiga pasal di antara pasal 15 dan pasal 16 perpres 14/2007. Isinya memperjelas dan memperinci kawasan ‘ luar peta terdampak’ yang bukan lagi tanggung jawab lapindo. Sisa tanggung jawab lapindo hanyalah penuntasan masalah jual beli aset warga korban ‘ dalam peta terdampak ‘ seturut perpres 14/2007 dan penanganan tanggul utama serta pengalirannya ke sungai porong. Selain itu juga ada beberapa program yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo, yaitu: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan UKM dapat di lihat melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 20mtahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan penelitian di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dampak tersebut berupa rusaknya infrastruktur, seperti menggenangi 16 desa dan 3 kecamatan terendam, lebih dari 7000 jiwa kehilangan tempat tinggal, rusaknya rel dan tergenanggnya jalan raya, 600 hektar lahan terendam, sutet yang tidak berfungsi, dan tutupnya pabrik-pabrik yang membuat mata pencaharian masyarakat sekitar menjadi hilang yang membuat perubahan struktur perekonomian bagi masyarakat yang lahan dan tempat tinggalnya terendam oleh lumpur lapindo. Pada sektor pekerjaan yang membuat warga korban bencana lumpur panas kehilangan pekerjaan mereka karena di tenggelamkan oleh lumpur panas tersebut. Masyarakat saat itu hanya menggantungkan dan ganti rugi oleh pihak lapindo. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat merasakan bahwa dana yang di alokasikan oleh pihak yang bersangkutan masih sangat kurang. Dalam kasus lumpur, biaya yang di pikul oleh pihak yang tidak puas ini tidak dapat di kesampingkan. Biaya itu tidak berupa Human rights melainkan sudah basic human rights. Hak untuk memiliki telah di rampas ketika penduduk harus meninggalkan rumah dan harta benda. Hak untuk memiliki kebebasan mencari nafkah telah ditindas tatkal para buruh dan petani tidak dapat bekerja karena lahan terendam, pabrik tenggelam dan bangkrut terkena semburan lumpur. Hak hidup telah terampas dengan jatuhnya korban