Analisis Pelaksanaan Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Kota

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan Pajak Pusat dialihkan menjadi Pajak Daerah yang pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengalihan kewenangan ke daerah berakibat pada kegiatan proses administrasi hingga penagihan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dampak dari pengalihan tersebut adanya piutang pemerintah daerah yang harus diselesaikan. Tidak akuratnya saldo piutang PBB-P2 yang dialihkan membuat pemerintah daerah harus melakukan pemutakhiran data melalui verifikasi data piutang dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pemutakhiran data piutang pajak bumi dan bangunan dan faktor-faktor penghambat pelakssanaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Batu. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data piutang belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan secara tertulis yang mengatur tata cara pelaksanaan pemutakhiran data piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Selain itu kurangnya bukti pendukung berupa bukti pembayaran membuat pelaksanaan verifikasi data piutang belum berjalan secara maksimal. kualitas informasi hasil pemutakhiran data piutang telah memenuhi indikator kualitas informasi yaitu akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap. Sehingga dalam penyajian data pada laporan keuangan bisa diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Salah satu faktor penghambat yang paling besar dalam pemutakhiran data piutang pajak bumi dan bangunan ialah faktor sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya masih kurang