Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Tingkat Sekolah Dasar dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Magetan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan) .

Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan negara yang menjamin hak setiap warga negaranya untuk memperoleh akses pendidikan, salah satunya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Selama ini pendidikan anak berkebutuhan khusus tersedia melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Kondisi dilapangan dijumpai bahwa SLB yang terletak di pusat kota menjadi sulit untuk dijangkau oleh daerah yang jauh dari akses kota. Di samping itu, pendidikan SLB dinilai mendiskriinasikan anak berkebutuhan karena sistem pendidikanya dimana anak berkebutuhan khusus yang sejenis ditempatkan pada satu ruang. Untuk itu, pendidikan inklusif muncul sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan yang dinilai lebih fleksibel untuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu pelaksana pendidikan inklusif adalah Kabupaten Magetan. Pada Kabupaten Magetan, 17 % (118.341 jiwa) merupakan penyandang difabilitas yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Magetan. Dari angka tersebut sekitar 900 siswa (0,008%) baru menikmati akses pendidikan melalui SLB. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yaitu: 1) implementasi kebijakan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Aspek yang dikaji yaitu a) komunikasi, b) sumberdaya, c) disosisi atau peran/sikap aktor dalam implementas kebijakan pendidikan inklusif dengan mengacu kepada komponen keberhasilan pendidikan inklusif, d) struktur birokrasi e) kondisi pemerataan pendidikan inklusif di Kabupaten Magetan. 2) Faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Kabupaten Magetan. Analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari empat tahapan yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari dimensi komunikasi sudah berjalan dengan baik, sudah jelas serta konsisten. Dari sisi sumberdaya, dalam hal ini guru pembimbing khusus, secara kuantitas sudah memenuhi, namun secara kompetensi dibidang pendidikan luar biasa belum dapat dikatakan tercukupi. Apabila ditinjau dari struktur birokrasi hal tersebut sudah cukup baik, namun standart oprasional prosedur yang ada masih belum detail. Ditinjau dari peran/sikap aktor hal sudah berjalan cukup baik, namun terdapat beberapa actor yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ditinjau dari kondisi pemerataan pendidikan sudah cukup merata, yaitu terlihat pada kemudahan dalam memasuki sekolah dan kemudahan dalam kesempatan bertahan disekolah inklusif. Dalam penelitian ini memberikan suatu rekomendasi yaitu: melakukan rekruitmen tenaga pendidik khusus yang memang berkompetensi dibidang pendidikan khusus, membentuk forum untuk menyusun kurikulum bersama dengan dinas dan sekolah luar biasa, sekolah penyelengara viii viii menyelenggarakan pertemuan rutin untk mendiskusikan mengenai perkembangan studi putra utrinya, pemerintah menyediakan alokasi dana untuk melengkapi fasilitas, disamping itu sekolah hendaknya secara mandiri untuk mengumpulkan dana seperti yang telah dilakukan oleh SLB, memaksimalkan bidang lembaga dan kerjasama terkait pengkoordinasian untuk menyusun kurikulum