Implementasi Kebijakan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyebarluasan Pekerja Seks Komersial di Kabupaten Banyuwangi,

Prostitusi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya (Kartono, 2005). Salah satu permasalahan prostitusi juga terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Keberadaan eks lokalisasi SL, menarik masyarakat sekitar untuk mengais pundi-pundi rupiah dengan menjadi buruh cuci, tukang ojek serta membuka toko kelontong, dengan demikian keberadaan lokalisasi prostitusi memberi peluang besar bagi masyarakat untuk mencari tambahan pendapatan. Berdasarkan pada situasi yang terjadi saat ini, bahwa penutupan eks lokalisasi prostitusi di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi menimbulkan suatu permasalahan lain tehadap kondisi warga eks lokalisasi. Fokus penelitian yang pertama adalah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2011 di Kabupaten Banyuwangi, yang kedua tentang keterlibatan masyarakat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2011 di Kabupaten Banyuwangi, dan yang ketiga tentang dampak yang ditimbulkan dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2011 di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskrptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah melaksanakan peraturan tentang penutupan eks lokalisasi prostitusi di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan penutupan dilakukan oleh SKPD terkait yang dibantu oleh muspika setempat dengan memberikan sosialisasi serta pemberdayaan bagi warga eks lokalisasi setelah dilakukannya pendataan dan pemulangan bagi warga luar daerah Kabupaten Banyuwangi. Adapun dampak dari implementasi peraturan bupati adalah pertama, keberadaan eks lokalisasi prostitusi membuat warga eks lokalisasi menjadikan bisnis prostitusi sebagai profesi tetap; kedua, oleh karena penyampain informasi yang tidak merata serta penyaluran bantuan yang tidak transparan dan seringnya dilakukan patroli oleh Satpol PP, membuat sebagaian eks PSK memutuskan untuk pergi mencari lokasi lain yang lebih aman untuk melanjutkan kegiatan prostitusinya. Pemerintah telah bekerja keras dengan melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan penutupan terhadap eks lokalisasi prostitusi. Namun, programprogram yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa terealisasi kepada seluruh warga eks lokalisasi prostitusi, akibat terbatasnya informasi serta penyaluran bantuan barang dan dana yang tidak tranparan serta merata