Pengeluaran Anggaran Untuk Pelayanan Pendidikan Daerah Pada Masa Desentralisasi di Indonesia

Desentralisasi dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan layanan publik.Salah satu bentuk layanan publik adalah bidang pendidikan.Melalui desentralisasi dapat diciptakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.Tujuan penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis 1).perkembangan pengeluaran anggaran pendidikan; 2). Gap antara rencana dan realisasi anggaran pendidikan; 3).Komitmen pemerintah daerah dalam anggaran pendidikan; 4).Distribusi spasial pengeluaran anggaran pendidikan terhadap layanan pendidikan dasar; 5).Hubungan anggaran dan layanan pendidikan dasar. Penelitian ini mengkaji tentang pengeluaran anggaran untuk pelayanan pendidikan daerah pada masa desentralisasi di Indonesia.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini berada diseluruh daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data korelasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengeluaran pendidikan daerah pada tahun 2004-2014 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan semakin meningkatnya komitmen daerah dalam memenuhi anggaran pendidikan 20%.Namun dari tahun 2004-2014 selalu terdapat gap antara anggaran dengan realisasi anggaran pendidikan.Melalui distribusi spasial dapat terlihat ketimpangan pada anggaran pendidikan dan jumlah bangunan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.Berdasarkan hasil analisis korelasi adanya hubungan yang kuat dan positif antara pengeluaran anggaran pendidikan daerah dengan jumlah bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.Dari teori desentralisasi yang dipaparkan oleh Tiebout (1956) diketahui bahwa hasil penelitian ini tidak sesuai dikarenakan pelayanan pendidikan selama masa desentralisasi belum merata dan terjadi ketimpangan yang terlihat dari perbandingan daerah Indonesia bagian Barat dengan daerah Indonesia bagian Timur