Implementasi Peraturan Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (Studi Pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan)

Desa memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tertulis desa untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat Desa. Berkaitan dengan Peraturan Desa, Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan Peraturan Desa terkait dengan lingkungan, yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Saatwa dan Tumbuhan. Dimana Peraturan Desa ini dibuat untuk mengatasi permasalahan hama tikus yang menyerang persawahan petani Desa Kerjen pada tahun 2012. Dalam perjalanannya, keberhasilan implementasi Peraturan Desa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. faktor-faktor ini adalah penentu keberhasilan implementasi pendapat Edward III. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dilapangan dan teknik analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (Studi pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pengendalian serta Pemanfaatan Satwa dan Tumbuhan),dilihat dari pelaksanaan indikator-indikator diatas telah berjalan dengan baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal. Dimana dalam implementasi Peraturan Desa ini masih adanya faktor-faktor yang belum terpenuhi seperti, masih adanya masyarakat desa Kerjen yang melanggar karena tidak diberlakukannya sanksi pelanggaran dan belum adanya SOP terkait perizinan pemanfaatan satwa dan tumbuhan. Sedangkan terkait masalah peranan aktor dalam implementasi Peraturan Desa, Pejabat Keamanan Perlindungan satwa dan tumbuhan belum menjalankan tugas yang seharusnya menjadi kewajibannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembuatan SOP terkait perizinan pemanfaatan satwa dan tumbuhan, pemberlakuan sanksi atau denda agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selain itu, pengoptimalan kinerja pejabat keamanan perlindungan satwa dan tumbuhan sangat dibutuhkan guna mengontrol jalannya implementasi peratuarn desa Kerjen sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peratuarn desa atau belum