Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Pada Jaminan Kesejahteraan Karyawan Perusahaan Outsourcing

Salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang mengatur dan melindungi hak buruh khususnya dalam pelaksanaan program jamsostek adalah melalui fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis bagaimana pengawasan Dinas tenaga kerja transmigrasi dalam pemberian jaminan kesejahteraan karyawan perusahaan outsourcing, sehingga disini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana teknik, bentuk dan objek yang diawasi serta mengetahui kendala dari pihak internal maupun eksternal pengawasan jaminan kesejahteraan ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis Miles Huberman. Teknik pengawasan yang dilakukan oleh pihak Disnakertrans kota malang adalah secara langsung dan tidak langsung. Bentuk pengawasannya adalah melalui pengawasan administratif, reprsif dan kuratif. Objek yang diawasi adalah jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan outsourcing. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, teknik pengawasan yang dilakukan secara langsung adalah melalui survey setiap bulan pada perusahaan dan teknik secara tidak langsung melalui laporan bulanan yang diberikan kepada Disnakertrans. Bentuk pengawasan secara administratif melalui proses ijin perusahaan kepada Disnakertrans, sedangkan secara represif dilakukan setelah pelaksanaan dengan cara evaluasi dan secara depresif adalah dengan tindakan apabila perusahaan melakukan pelanggaran baik melalui peringatan maupun pemberhentian operasional. Melalui hasil pengawasan ditemukan masih adanya kesalahan dalam pemberian jaminan yaitu berupa keterlambatan pembayaran upah jaminan. Kendala internal yaitu dari pihak Disnakertrans dengan kurangnya numlah pegawai pengawas. Kendala eksternal yaitu dari pihak perusahaan yang kurang kolektif untuk mengkoordinasi pegawai dalam mendaftarkan jaminan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih ditemukan keterlambatan dalam hal pembayaran jaminan sosial. Saran dari yang diberikan adalah untuk meningkatkan pengawasan pemberian jaminan kesejahteraan perlu meningkatkan sarana prasarana yang menunjang agar dapat menjangkau seluruh perusahaan outsourcing yang ada di Kota Malang