Pelaksanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Berbasis Electronic Government (Studi pada Bagian Pembangunan Pemerintah Kota Malang),

Penelitian tentang Pelaksanaan Sistem Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Berbasis Electronic Government dilandasi atas dasar keinginan pemerintah dalam pewujudan pembangunan yang memiliki nilai efektif dan efisien, serta pendayagunaan sumberdaya yang ada. Kota Malang memiliki 99 SKPD yang tersebar di luasnya wilayah kota sehingga memerlukan sistem pelaporan yang efektif dan efisien. Penggunaan Electronic Government diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, seperti keterlambatan pendistribusian laporan, double entry antara pimpinan proyek, Bappeda, dan Bagian Pembangunan, serta banyaknya dokumen yang harus dicetak. Sebagai upaya untuk mencari ketepatan permasalahan, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif model Milles Huberman. Pada model analisis ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis pelaksanaan yang telah dilakukan Bagian Pembangunan Kota Malang dalam penerapan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan menunjukkan adanya dukungan dan antusias dari berbagai pihak. Penerapan SMEP juga semakin berhasil dengan adanya sosialisasi dan pendampingan yang terus dilakukan setiap triwulan serta koordinasi untuk membahas kesulitan dan kekurangan apa saja yang dihadapi masing-masing SKPD. Penerapan aplikasi SMEP juga memiliki beberapa permasalahan yang masih beberapa kali terjadi. Internet error dan keterlambatan penginputan data adalah beberapa masalah yang masih timbul dalam penerapan SMEP. Mengacu pada hasil analisis tersebut maka terdapat tiga rekomendasi. Pertama, dalam mengatasi trial koneksi internet yang sering eror atau lemot sebaiknya Bagian Pembangunan Sekda Kota Malang melakukan koordinasi kepada pihak terkait agar lebih meningkatkan jumlah server atau quota pada setiap SKPD Kota Malang. Kedua, untuk keterlambatan penghimpunan laporan oleh pengguna aplikasi SMEP dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah bendahara SKPD sebaiknya Bagian Pembangunan Sekda Kota Malang memberikan batas waktu untuk penghimpunan laporan tersebut, apabila telah lebih dari batas waktu belum menghimpun laporan kegiatan pada aplikasi SMEP maka perlu diberikan sanksi kepada SKPD tersebut.ketiga, dalam mengatasi SDM dari beberapa SKPD Kota Malang yang kurang mumpuni dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih sering dan banyak agar Bendahara di setiap SKPD Kota Malang terbiasa dengan sistem pelaporan berbasis web based