Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Melihat Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2006-2013

Kesehatan keuangan daerah penting bagi terselenggaranya keberlanjutan pembangunan daerah. Namun kenyataannya, kondisi keuangan daerah di Indonesia masih relatif rendah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia sejak tahun 1999 memberikan peran pemerintah kabupaten/kota yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesehatan keuangan daerahnya sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif statistik untuk menggambarkan perkembangan penyerapan anggaran daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2006-2013. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 514 kabupaten/kota di Indonesia di peroleh dari database Sistem Informasi Keuangan Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan kabupaten/kota di Indonesia 2006-2013 masih banyak yang tidak sehat. Ini ditunjukkan dari banyaknya kabupaten/kota penyerapan anggarannya kurang atau melebihi angka 95-100%. Beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan kondisi keuangan paling tidak sehat antara lain Kab. Boalemo (2006), Kab. Gayo Lues (2007), Kota Salatiga (2008), Kab. Indra Giri Hulu (2009), Kab. Lima Puluh Kota (2010), Kab. Mamberamo Tengah (2011), Kab. Bulungan (2012), dan Kab. Padang Lawas Utara (2013). Sedangkan kab/kota yang penyerapan anggarannya sehat diataranya adalah Kab. Aceh Tengah, Kota Makasar, dan Kota Palu. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya meningkatkan kesehatan keuangan kabupaten/kota melalui tatalaksana penyusunan anggaran yang lebih baik