Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah

BPHTB merupakan pajak daerah yang sangat potensial di Kota Malang. Realisasi penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan dan selalu berhasil melampaui target yang direncanakan, namun disisi lain masih banyak terjadi permasalahan yang membuat pemungutan BPHTB belum optimal. Persentase kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah sangat baik, penerimaan BPHTB menjadi pajak yang mendominasi Total Pendapatan Pajak Daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas BPHTB, dan menganalisis kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan survei. Wawancara dilakukan dengan tiga pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang bersangkutan. Data dokumentasi yang digunakan berupa laporan target dan realisasi pendapatan pajak BPHTB dan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014. Survei dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang pernah melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Malang. Hasil Penelitian ini yaitu tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011 sampai tahun 2014 sudah sangat baik dengan rata-rata persentase 121,94%. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa penentuan target BPHTB Kota Malang belum mempertimbangkan potensi riil, dari hasil survei diketahui bahwa meskipun penerimaan BPHTB tahun 2011-2014 sudah sangat efektif namun masih banyak potensi BPHTB yang belum dioptimalkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014 sudah baik dengan persentase rata-rata 44,49%, namun terjadi kesenjangan yang sangat jauh antara kontribusi BPHTB dengan jenis pajak lainnya. Hal tersebut terjadi karena transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Malang tinggi, yang mengakibatkan terus meningkatnya harga properti di Kota Malang. Keadaan tersebut dikhawatirkan berdampak pada masyarakat kecil kota malang semakin tidak mampu membeli hunian di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya segera dilakukan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Malang untuk menyesuaikan penentuan target pajak BPHTB, dan untuk menanggulangi dampak pesatnya pertumbuhan properti maka perlu segera dibuat kebijakan untuk membantu masyarakat kecil Kota Malang