Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah merupakan peraturan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak hotel, dengan tarif 10% diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat dan seimbang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) apa saja faktor penghambat yang mengakibatkan pemungutan pajak hotel tidak berjalan dengan baik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel di (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga ahli dibidang pendaftaraan dan pendataan dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel. Praktik prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep tidak berjalan dengan baik salah satu faktor penghambatnya kurangnya kesadaran wajib pajak, sering terjadi penunggakan pembayaran pajak, karena hal tersebut pegawai sering melakukan tindakan official assessment terhadap wajib pajak. (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) perlu meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan pada wajib pajak yang kesadaran membayar pajaknya rendah sehingga penerapan praktik prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sumenep berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah. Wajib pajak yang sering melakukan penunggakan pembayaran pajak sebaiknya pegawai bertindak tegas dengan mencabut surat izin usahanya