Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang).

Pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit setiap tahunnya untuk menjalankan pemerintahan, salah satu sumber yang penerimaannya adalah pajak daerah. Salah satu pajak yang dipungut adalah pajak sarang burung walet, sarang burung walet merupakan komoditi dengan harga tinggi di perdagangan internasional, dan Indonesia merupakan habitat bagi 80% dari seluruh populasi burung walet yang ada di dunia, sehingga banyak yang mengusahakannya. Hal ini merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menadapat tambahan penerimaan karena diberi kewenangan untuk memungut pajak sarang burung walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerimaan pajak sarang burung walet dan kontribusinya pada penerimaan pajak daerah selama lima tahun (2010-2014), juga untuk mengetahui dan menjelaskan upaya peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian bertempat di DPPKA Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Malang dari tahun 2010 sampai 2014 cenderung menurun, dengan angka indeks 99,85%, 89%, 109%, dan 71%, namun target penerimaan selalu terpenuhi. Kontribusi yang diberikan pada penerimaan pajak daerah selama lima tahun berada pada kriteria “sangat kurang”, yakni dalam range 0,00 – 100%, kontribusi dari tahun 2010 sampai 2014 berturut-turut adalah 0,05%, 0,03%, 0,02%, 0,02%, 0,01%. Upaya peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, intensifikasi melalui cara sosialisasi baik dengan pendekatan secara langsung maupun melalui surat. Ekstensifikasi dilakukan dengan berupaya menambah objek pajak dengan bekerjasama dengan PPTOK dan SKPD terkait. Kendala yang dihadapi antara lain domisili wajib pajak yang berbeda dengan objek pajak, harga sarang burung walet yang saat ini murah, dan sulit untuk mendata objek pajak pengambilan di gua-gua. Saran yang diberikan yaitu, agar DPPKA meningkatkan pengelolaan pajak sarang burung walet dengan mengoptimalkan teknologi informasi, bekerjasama dengan asosiasi dan berkoordinasi dengan dinas perhutanan, meningkatkan pengawasan dan mendata kembali objek pajak yang masih berproduksi