Dampak Penerapan Surat Pemberitahuan Masa Elektronik (e-SPT) terhadap Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu),

Penelitian ini dilakukan karena jumlah pelaporan e-SPT Masa PPN yang masih rendah selama penerapan kebijakan PER-44/PJ/2010 yang berlaku pada masa pajak Januari tahun 2011 hingga masa pajak Juni 2013 disebabkan karena belum adanya kewajiban pelaporan dalam bentuk e-SPT Masa PPN, maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan kebijakan PER-11/PJ/2013 yang mulai berlaku sejak masa pajak Juli tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pelaporan e- SPT Masa PPN (PER-11/PJ/2013) pada KPP Pratama Batu periode tahun 2011- 2014, perbandingan tingkat pelaporan e-SPT Masa PPN, tingkat efektivitas sebelum dan sesudah penerapan PER-11/PJ/2013 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, tingkat kontribusi sebelum dan sesudah penerapan PER- 11/PJ/2013 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dan kendala-kendala dalam penerapan e-SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (Interview Guide) yang tidak ketat sehingga disesuaikan dengan situasi dan latar belakang koresponden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-11/PJ/2013 adalah jumlah pelaporan dalam menyampaikan e-SPT Masa PPN masih lebih besar sebelum diterapkannya PER-11/PJ/2013. Tetapi tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lebih besar setelah diterapkannya PER-11/PJ/2013. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yang dilakukan KPP Pratama Batu terkait penerapan PER- 11/PJ/2013 adalah mensosialisasikan kepada PKP, memberikan pelayanan berupa konsultasi kepada PKP, dan memberikan informasi mengenai setiap kebijakan kepada wajib pajak dengan menggunakan SMS Service, Whatsapp, maupun Email. Dan faktor penghambat terkait penerapan PER-11/PJ/2013 terdiri dari WP PKP yang masih belum memahami cara penggunaan aplikasi e- SPT PPN, dan kepedulian WP PKP yang masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan yakni memberikan peringatan atau sanksi terhadap Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak apabila tidak memenuhi undangan sosialisasi, mempertahankan kegiatan yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, program evaluasi, dan menjalin koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan tujuan pelaksanaan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai