Implementasi Program Pemberdayaan dalam Upaya Perubahan Perilaku Sosial Anak Terlantar (Studi pada UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek),

Pelaksanaan urbanisasi yang berlebih serta terbatasnya lapangan pekerjaan menimbulkan permasalahan sosial. Sulitnya memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor penelantaran anak. Dalam mengatasi anak terlantar negara berkewajiban memberikan kesejahteraan hidup. Di UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek terdapat program yang bertujuan untuk memberdayakan anak terlantar terutama berkaitan dengan perilaku sosialnya. UPT Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek memberikan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan bagi anak terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan dalam upaya perubahan perilaku sosial anak terlantar dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Dalam pelaksanaan program permasalahan muncul terkait komunikasi yang kurang serta sumber daya rendah, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi menggunakan teori Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh selain dari data sekunder berupa arsip dan dokumen juga didapat dari data primer yaitu wawancara dari para informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dilapangan pelaksanaan program pemberdayaan dalam upaya perubahan perilaku sosial anak terlantar meliputi pemberian bimbingan agama,belajar,mental sosial, ketrampilan dan fisik, pemberian kebutuhan dasar, pengawasan terhadap klien selama 24 jam, serta pembinaan lanjut agar klien mempunyai bekal untuk hidup di lingkungan masyarakat. Selain itu klien juga disekolahkan ke sekolah formal agar mendapatkan pengetahuan yang tidak didapatkan di UPT. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah kurangnya komunikasi dengan pihak terkait, jumlah staf yang tidak memenuhi standar pengasuhan, minimnya fasilitas seperti sarana bermain dan kamar tidur klien yang kurang layak, serta kurangnya tanggungjawab pegawai terhadap tugasnya. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan koordinasi dengan dinas terkait penerimaan klien sehingga UPT mendapatkan data valid terkait jumlah anak terlantar. Selain itu perlu adanya tambahan pegawai yang memiliki lantar belakang pendidikan yang sesuai dan fasilitas yang mendukung kegiatan klien