Analisis Perencanaan Pajak Atas Pengkreditan Pajak Masukan Rumah Sakit X

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang cukup dominan dalam membantu perekenomian Negara. PPN memiliki komponen-komponen diantaranya adalah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP ketika melakukan pembelian sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PKP ketika melakukan penyerahan atas BKP. Rumah Sakit X merupakan salah satu Wajib Pajak yang memiliki usaha dibidang jasa medik. Dalam melakukan pembelian Pajak Masukan yang Rumah Sakit X peroleh dimasukkan ke harga perolehan sehingga tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghitungan PPN yang dilakukan oleh Rumah Sakit X serta penerapan perencanaan pajak yang tepat dalam rangka mengoptimalkan Pajak Masukan Rumah Sakit X. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah manajemen data, membuat dan membaca memo, mengklarifikasikan data sesuai dengan tema, menafsirkan data, dan menyajikan data. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui penghitungan PPN yang dilakukan oleh Rumah Sakit X dan perencanaan pajak yang tepat sehingga PPN yang terutang dapat diminimalisir dengan baik. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini ialah ada baiknya apabila Rumah Sakit X melakukan pembelian yang terpisah untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan sehingga Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang PPN dapat dikreditkan seluruhnya. Atas penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang PPN juga tercampur menjadi satu dikarenakan untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan mendapatkan pelayanan dari tempat yang sama. Ada baiknya instansi untuk pasien rawat inap dan pasien rawat jalan dilakukan pemisahan sehingga mudah untuk membedakannya dan mampu mengkreditkan Pajak Masukan. Selain itu Rumah Sakit X perlu untuk selalu memperbarui peraturan perpajakan yang ada sehingga tahu fasilitas-fasilitas perpajakan yang ada untuk meminimalisir pajak yang terutang