Pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Birokrasi adalah salah satu perantara negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan menyelenggarakan sistem administrasi untuk memberikan pelayanan atas kepentingan rakyatnya. Agar terwujud sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dituntut adanya perbaikan untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan oleh birokrasi sebagai perwakilan dari pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan melakukan reformasi birokrasi yang meliputi penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Wujud komitmen Pemerintah Kota Malang untuk menindaklanjuti proses reformasi birokrasi sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk mengatasi banyaknya kendala yang dihadapi dalam pelakasanaan reformasi birokrasi khususnya di Kota Malang dengan penandatanganan Piagam Pencangangan Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kota Malang oleh Wali Kota Malang H. Moch. Anton dengan beberapa pihak terkait. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang terpilih menjadi salah satu dari tiga pilot project SKPD menuju WBK dan WBBM tersebut karena Dispendukcapil Kota Malang karena paling banyak memberikan pelayanan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi dengan menggunakan kuesioner sebagai metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Dispendukcapil Kota Malang sebanyak 68 orang, dan seluruhnya diambil sebagai sampel karena jumlahnya kurang dari 100 responden dengan metode total sampling. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang terdiri dari penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat efektivitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas pelayanan publik. Hasil uji t diketahui bahwa penataan kelembagaan tidak berpengaruh sedangkan penataan ketatalaksanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas pelayanan publik. Sedangkan penataan sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pelayanan publi