Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Lelang Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus Layanan Masyarakat Di 2 (Dua) Kelurahan Jakarta Utara)

Lelang jabatan merupakan contoh upaya reformasi birokrasi publik yang telah dan sedang dilaksanakan di DKI Jakarta. Penelitian ini menganalisis proses lelang jabatan lurah didua kelurahan di Jakarta Utara, mengkaji kualitas layanan publik sebelum dan setelah diadakannya lelang jabatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat lelang jabatan dalam rangka memperbaiki kualitas layanan publik di dua kelurahan Jakarta Utara. Studi kasus jamak digunakan untuk mengkaji proses, kualitas layanan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di dua kelurahan di Jakarta Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Rawa Badak Utara. Data penelitian ini didapatkan dari wawancara berbagai pihak diantaranya lurah, pegawai dan masyarakat di dua kelurahan tersebut. Teknik untuk menganalisis penelitian ini dengan penjodohan pola (pattern matching analysis). Untuk melihat perbedaan dan persamaan dari proses lelang jabatan, kualitas layanan, faktor pendorong dan penghambat di kelurahan yang pelayanannya relatif baik dan kelurahan yang pelayanannya relatif kurang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang jabatan lurah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah. Selain itu yang menjadi faktor pendorong lelang jabatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yaitu tranparansi; akuntabilitas; infrastruktur dan teknologi. Sebaliknya yang menjadi faktor penghambat lelang jabatan yaitu adanya potensi petualangan jabatan yang menyebabkan turunnya kualitas layanan publik. Dari temuan peneliti anggaran juga menjadi faktor penghambat untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di kelurahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka BKD sebagai penyelenggara lelang jabatan dalam proses penyeleksian penting untuk memperhatikan background pendidikan dari peserta tersebut sehingga nantinya terjadi efisiensi kinerja pegawai. Potensi petualangan jabatan dengan begitu akan terminimalisir. Selain itu anggaran dari Gubernur perlu lebih cepat dikeluarkan agar pelayanan publik semakin prima asalkan anggaran yang diberikan tepat sasaran