Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 23 (Studi Kasus Pada PT.Cipta Kridatama)

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peran yang penting bagi penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. PT.Cipta Kridatama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pertambangan dan pada tahun 2013 telah mengembangkan sayap bisnisnya ke jasa konstruksi, sebagai perusahaan yang berdiri dan melaksanakan bisnisnya di Indonesia maka perusahaan tidak lepas dari kewajibannya dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia. Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan bisnisnya melakukan pemotongan atas objek PPh Pasal 23 setiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2014 pada PT.Cipta Kridatama yang disesuaikan dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 akan dianalisis dengan mengacu pada undang-undang No. 36 Tahun 2008, dan mekanisme penyetoran dan pelaporan akan dianalisis dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 80/PMK.03/2010. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa PT.Cipta Kridatama dalam melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 sudah patuh dan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Perusahaan dalam hal melaksanakan penyetoran belum patuh, pada bulan Februari dan Mei terdapat keterlambatan batas waktu dalam menyetorkan PPh Pasal 23 terutang. Perusahaan dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 sudah patuh dan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 80/PMK.03/2010. Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, perusahaan diharapkan agar dapat mempertahankan kepatuhannya dalam bidang perpajakan khususnya pada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Selain itu, pada pelaporan lebih baik perusahaan memperjelas setiap pemotongan atas objek PPh Pasal 23 demi kesempurnaan pelaporan. Diharapkan juga perusahaan agar selalu mengikuti perubahan-perubahan terbaru mengenai undang-undang, peraturan, dan kebijakan perpajakan terbaru yang berkaitan dengan usahanya