Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia (Studi pada PT XYZ),

Restitusi PPN memberikan peluang kepada WP untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak kepada negara. Proses pengembaliannya dilakukan dengan pemeriksaan hingga dua belas bulan dan dua puluh tujuh bulan apabila dilanjutkan dengan pengajuan hingga penyelesaian keberatan. DJP sebagai pihak yang berwenang seharusnya dapat membuat proses restitusi PPN menjadi lebih cepat dan mudah. Proses restitusi PPN yang cepat dan mudah dapat membuat masyarakat menjadi lebih senang membayarkan pajaknya dan tidak merugikan masyarakat atas tertahannya jumlah kelebihan pembayaran pajak yang mereka bayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses restitusi PPN di Indonesia yang dilakukan dengan proses pemeriksaan. Penelitian ini mengambil studi pada PT XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang mengatur bahwa jangka waktu maksimal dalah dua belas bulan. Proses restitusi PPN di Indonesia juga masih dilakukan secara manual dan belum dilakukan secara online. Proses restitusi PPN di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang dan belum dilakukan secara online menyebabkan hal berikut: berbelitbelitnya prosedur sehubungan dengan restitusi PPN itu sendiri baik di internal ataupun eksternal DJP, banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh Fiskus, dan lamanya pengembalian uang restitusi PPN kepada Wajib Pajak. Proses restitusi PPN di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang perlu dilakukan deregulasi atas peraturan tersebut agar proses restitusi PPN menjadi lebih cepat. Selain itu, restitusi PPN sebaiknya dilakukan secara online agar dapat memangkas jangka waktu dan prosedur itu sendiri