Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara desa. Badan permusyawaratan desa atau BPD sebagai lembaga pemerintahan di desa memiliki peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja BPD dilakukan penilaian agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur dikemudian hari. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Penilaian ini dilakukan berdasarkan indikator pengukuran kinerja yaitu produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi langsung dilapangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik analisis data model interaktif milik milles, huberman dan saldana. Dari hasil penelitian efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Kauman, dilihat dari pelaksanaan indikator-indikator diatas telah berjalan dengan baik, walaupun belum mencapai hasil yang optimal. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) aktif dalam mengajukan rancangan peraturan desa, pemerintah desa pun menanggapi dengan positif. Sosialisasi kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan desa juga perlu ditingkatkan, agar kesadaran masyarakat tumbuh sehingga masyarakatpun aktif dalam menyalurkan keinginan serta aspirasi politiknya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hasil penelitian diatas dapat disebabkan faktor pendukung yaitu sinergitas dalam keanggotaan Badan Pernusyawaratan Desa (BPD) dan kapasitas sumber dan manusia dalam Badan Pernusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kualitas anggota yang masih rendah, kesejahteraan anggota yang masih kurang, disiplin anggota yang masih kurang keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pembinaan dan pembekalan teknik terhadap Badan Pernusyawaratan Desa (BPD)